Baca juga: Landasan Filosofis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis
Landasan sosiologis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran
rahasia medis
Kedokteran merupakan
salah satu profesi yang harus menjaga kerahasiaan seorang pasien seperti
advokat yang menjaga rahasia kliennya. Datangnya seorang pasien kepada dokter
merupakan awal kepercayaan seorang pasien kepada dokter. Kepercayaan seorang
pasien kepada dokter juga mempermudah kesembuhan seorang pasien, dengan ini
tanggung jawab dokter selain menyembuhkan pasien juga menjaga kerahasiaan
seorang pasien, dokter harus menjaga kepercayaan pasiennya. Salah satunya adalah
rahasia rekam medis pasien merupakan hal yang harus di rahasiakan oleh dokter
dari orang-orang diluar pasien tersebut. Hal ini sangat penting di rahasiakan
karena itu menyangkut privasi seorang pasien, apabila rekam medis diketahui
orang-orang tidak bertanggungjawab bisa saja mereka menggunakannya dengan tidak
benar. Rahasia kedokteran juga diatur dalam dalam hukum Internasional terutama
hukum tentang hak asasi manusia Declaration of Human Rights dan UUD 1945 dan
lebih khusus lagi dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik kedokteran.
Pertanggungjawaban
hukum terhadap pelanggaran rahasia medis oleh dokter dan tenaga kesehatan pada
sarana pelayanan kesehatan dapat diterapkan aturan Umum Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 322, ayat (1), yang berbunyi, “barang siapa dengan
sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan dan
pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam denganpidana
penjara selama sembilan bulan dan denda enam ratus rupiah (2) jika kejahatan
ini dilakukan terhadap seseorang tertentu, ia hanya dituntut atas orang itu.”14
Hal ini dikarenakan rahasia kedokteran atau medis juga merupakan rahasia
jabatan, yang diatur dalam KUHP.
Banyak sengketa
terjadi yang berkaitan dengan dokter atau tenaga kesehatan yang diselesaikan
melalui melalui Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia (MKDKI) tetapi
MKDKI tidak memiliki kewenagan untuk memeriksa terhadap perkara Pidana. Tugas
dan keberadaan MKDKI hanya menerima pengaduan, memeriksa, dan memberikan sanksi
disiplin terhadap dokter yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 66
ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu
pengaduan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan
hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang
berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.15 Pelanggaran
terhadap rahasia kedokteran atau rahasia jabatan, pertanggungjawaban hukum
tidak diatur atau tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang kesehatan, akan tetapi pertanggungjawaban hukum pelanggaran
rahasia medis bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aturan
umum. Penelitian ini juga ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan
oleh Antarielya Dewi dengan judul tanggung jawab hukum dokter dalam menjaga
rahasia kedokteran persamaan dalam penilitian ini pelanggaran terhadap rahasia
kedokteran dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum pidana Khususnya Pasal 322
bagi yang Pelanggarnya.[1]
Baca juga : Landasan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis
1.
Pelanggaran pidana terhadap kewajiban dokter menyimpan rahasia
Hukum rahasia kedokteran Biasanya tidak khusus bicara tentang
rahasia medis tapi tentang rahasia profesi pada umumnya. Di Indonesia membuka
rahasia pasien oleh dokter dapat dihukum berdasarkan Pasal 322 KUHP:
a.
Barang
siapa degan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau
pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
b.
Jika
kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya
dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
2.
Pembukaan Rahasia Kedokteran
Ketentuan ini juga diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Pasal 5 (1)
Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepetingan kesehatan pasien
memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan, permintaan
pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis.
Ketentuan tentang rahasia kedokteran selain diatur dalam Kitab
Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan ini juga diatur dalam
Undang-undang khusus dalam hukum kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
48 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 berbunyi: ayat (1) setiap dokter atau dokter
gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran;
ayat (2) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan
pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan
hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.[2]
Baca juga : Budaya Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar